Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi

Banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu saja membawa dampak yang baik bagi laju perekonomian bangsa. Namun, terlepas dari itu semua, ada hal kelam yang mesti dialami oleh para pekerja bidang konstruksi. Beberapa tahun terakhir ini, terdapat sederet kecelakaan kerja yang berakibat fatal bagi para pekerja.

Hal ini pun memantik sebuah pertanyaan, apakah implementasi dari K3 yang buruk adalah pemicunya?

Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi: peringkat pertama penyumbang tingginya kecelakaan kerja

Sebelum membahasnya lebih jauh, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa bidang konstruksi masih menjadi peringkat pertama pekerjaan yang paling berbahaya dan juga menjadi penyumbang tingginya kecelakaan kerja, tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Secara umum, kecelakaan kerja ini disebabkan karena dua hal, yakni unsafe condition dan unsafe act.

Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi

Unsafe condition merupakan kondisi di mana adanya ketidaklayakan dan ketidakrapihan tempat kerja, serta kondisi Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak layak, serta sistem peringatan yang tidak memadai. Sedangkan unsafe act dapat terjadi karena posisi kerja yang berbahaya, menjalankan mesin berkecepatan yang berbahaya, maupun mengangkat dengan cara yang salah.

Risiko kecelakaan kerja di bidang konstruksi

Beberapa risiko kecelakaan kerja pada bidang konstruksi meliputi:

  • Kemungkinan jatuh dari ketinggian
  • Kemungkinan terinjak
  • Kejatuhan barang dari arah atas
  • Kontak langsung dengan suhu dingin, suhu panas, lingkungan yang beradiasi pengion (radiasi elektromagnetik atau partikel yang mampu menghasilkan ion), serta kebisingan
  • Jatuh dan terguling
  • Tertabrak
  • Terkena barang yang roboh / runtuh
  • Terbentur barang keras

Akibat buruk mengabaikan aspek K3

Jika menilik beberapa waktu yang lalu, sedikitnya terdapat 13 kecelakaan kerja pada bidang konstruksi yang meliputi:

  • Jatuhnya launching girder ketika pengerjaan proyek Double-Double Track (DDT) yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Pada kecelakaan ini, terdapat empat pekerja yang tewas.
  • Launching girder proyek DDT kereta api Jatinegara, Jakarta Timur yang ambruk ketika petugas akan menaikkan bantalan rel. Kejadian ini mengakibatkan lima korban yang terdiri atas empat tewas dan satu luka-luka
  • Terjatuhnya dua pekerja hingga tewas dari tiang penyangga Light Rail Transit (LRT), Palembang
  • Jembatan proyek pembangunan jalan Tol Bocimi (Bohor, Ciawi, Sukabumi) yang ambruk hingga mengakibatkan satu pekerja tewas dan dua lainnya luka berat
  • Jatuhnya crane proyek jalan tol BORR (Bogor Ring Road) ke jalan raya
  • Jatuhnya beton proyek LRT Jakarta hingga menyebabkan satu mobil rusak
  • Jatuhnya girder proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II
  • Robohnya plafon area podium proyek pembangunan apartemen Pakubuwono Spring
  • Ambruknya girder proyek pembangunan jalan tol Depok Antasari karena tersenggol ekskavator
  • Ambruknya girder LRT Lintas Veldrome Kelapa Gading hingga menyebabkan lima pekerja luka-luka
  • Ambruknya launching girder proyek DDT kereta api Jatinegara hingga empat pekerja tewas dan satu terluka
  • Ambruknya girder proyek pembangunan PASPRO (Pasuruan Probolinggo) hingga satu pekerja tewas
  • Girder proyek pembangunan jembatan Ciputaringgan ambruk.

Dua insiden pertama disebabkan karena kelalaian dari operator serta SOP yang tidak dijalankan semestinya. Bantalan rel yang akan dipasang sebetulnya belum tepat pada posisinya, akan tetapi dilepas menggunakan alat angkat. Karena dudukan tidak pas, maka bantalan rel jatuh menimpa pekerja.

Kecelakaan kerja pada sektor konstruksi yang terjadi secara terus menerus ini menimbulkan pertanyaan apakah kecelakaan ini diakibatkan karena buruknya penerapan dari K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada sektor konstruksi?

Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi menyumbang 32% kecelakaan kerja

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa sektor konstruksi adalah industri yang berisiko dan menyumbang 32% kecelakaan kerja ketimbang sektor kehutanan, transportasi, dan juga pertambangan.

Penyebab utama kecelakaan kerja

Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan terdapat lima penyebab utama yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut.

  1. Kelalaian manusia atau human error, yang mana hal ini disebabkan karena minimnya pekerja yang mendapatkan sertifikasi K3. Pada tahun 2017, Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur mencatat hanya terdapat 150 ribu tenaga ahli tersertifikasi pada semua level, baik pengawas, perencana, dan juga pelaksana proyek. Padahal, secara ideal, tenaga ahli yang mendapat sertifikasi K3 sekitar 500 hingga 750 ribu orang.
  2. Penggunaan material konstruksi yang belum memenuhi standar mutu.
  3. Peralatan konstruksi yang digunakan belum tersertifikasi.
  4. Metode pelaksanaan konstruksi pada lapangan belum memadai terutama pada aspek K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  5. Adanya efisiensi anggaran.

Dari lima penyebab ini, yang paling menjadi sorotan adalah tentang metode pelaksanaan konstruksi di lapangan. Padahal, kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan akan selalu menitikberatkan aspek K3. Program inilah yang dapat menjamin dan melindungi keselamatan dari para pekerja.

Maraknya kasus kecelakaan yang terjadi pada proyek konstruksi telah mengingatkan bahwa aspek K3 tidak mendapatkan perhatian dari para kontraktor. Padahal, K3 adalah aspek yang terpenting dalam penyelenggaraan konstruksi.

Dilansir melalui Tirto.id, Dosen Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin Makassar, Rosmariani Arifuddin mengungkapkan bahwa K3 masih belum dianggap sebagai proses penyelenggaraan proyek konstruksi. Hanya ada 30% dari total 380 proyek yang menerapkan standar K3, sementara 70% lainnya bisa dikatakan tidak memenuhi sertifikasi K3.

Pelaksanaan dan pengawasan proyek konstruksi juga masih lemah. Padahal, jika K3 diterapkan dengan baik, maka kecelakaan kerja bisa diminimalisir keberadaannya.

Referensi berita kecelakaan:

CNN Indonesia, Tirto, Detik News, Liputan6, dan Tempo

Referensi artikel:

Peran Supervisor Dalam Inspeksi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Peran Supervisor Dalam Inspeksi K3 (Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mencegah terjadinya cidera, Penyakit Akibat Kerja (PAK), dan kecelakaan pekerja. Dalam hal ini, bila pemeriksaan yang dilakukan bisa sistematis dan kritis, maka inspeksi K3 dapat mengidentifikasi segala potensi bahaya dan sesegera mungkin mengambil tindakan pencegahan.

Peran Supervisor Dalam Inspeksi K3

Kaitannya dengan hal tersebut, pelaksanaan inspeksi K3 tentu tidak hanya untuk kondisi serta tindakan tak aman yang bisa diamati secara langsung saja, melainkan juga tindakan dan kondisi yang tersembunyi supaya segera dilakukan pengendalian. Dengan demikian, baik itu departemen K3, supervisor, maupun manajer, memiliki wewenang untuk merencanakan, memantau, melaporkan, serta melaksanakan inspeksi K3.

Untuk penjelasan terkait dengan inspeksi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), simak penjelasan di bawah ini.

Pengertian Inspeksi K3 & Peran Supervisor Dalam Inspeksi K3

Inspeksi K3 adalah sebuah upaya guna mendeteksi serta memeriksa segala faktor dalam pekerjaan yang meliputi peralatan, material, proses kerja, area kerja, serta prosedur yang memiliki potensi menimbulkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) maupun cidera. Dengan adanya inspeksi K3, harapannya perusahaan dapat mencegah adanya kerugian maupun kecelakaan kerja.

Tujuan dilaksanakannya inspeksi K3 & Peran Supervisor Dalam Inspeksi K3

Tujuan dari dilaksanakannya inspeksi K3 di antaranya adalah sebagai berikut.

  • Memeriksa dan memantau apakah pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah berjalan secara efektif atau belum.
  • Mengidentifikasi baik bahaya yang terlihat secara jelas atau tersembunyi pada area kerja.
  • Memperoleh pemahaman yang lebih lanjut mengenai pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab setiap pekerja.
  • Memantau secara langsung langkah-langkah perbaikan apa yang telah diambil dalam menghilangkan bahaya maupun mengendalikan risiko lainnya.
  • Menemukan penyebab bahaya yang terjadi di area kerja.
  • Merekomendasikan atau menyarankan tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan bahaya.

Pihak yang berhak melaksanakan inspeksi K3

Lalu siapa yang berhak untuk melaksanakan inspeksi K3? Tim inspeksi K3 ialah pihak yang telah familiar terhadap pekerjaan, tugas, dan area kerja. Dalam hal ini, adapun kriteria untuk memilih tim inspeksi K3 ialah mengetahui tentang prosedur pelaksanaan K3, termasuk telah menguasai aturan hukum terkait K3, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan di mana ia bekerja.

Secara umum, inspeksi K3 biasanya dilakukan oleh supervisor, perwakilan departemen K3, manajer, pekerja yang kompeten, maupun pihak ketiga dari luar perusahaan.

Waktu pemeriksaan inspeksi K3

Seberapa sering inspeksi K3 ini perlu dilakukan? Terdapat dua tipe inspeksi K3 sesuai dengan waktu pemeriksaannya, yakni sebagai berikut.

1. Inspeksi Tidak Terencana

Yakni inspeksi yang tidak menentu karena bersifat tidak sistematis dan dangkal. Dalam hal ini, biasanya hanya memeriksa tentang kondisi tak aman yang membutuhkan perhatian besar namun sering terlewatkan.

2. Inspeksi Terencana

Untuk inspeksi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

  • Inspeksi rutin atau umum, yakni dilakukan secara berkala, minimal satu bulan sekali, atau sesuai kebijakan perusahaan. Namun, untuk jadwalnya ditentukan oleh manajemen K3.
  • Inspeksi khusus, yakni dilakukan ketika mengevaluasi atau mengidentifikasi potensi bahaya yang berisiko tinggi, maupun terdapat proses dan mesin baru. Hasil inspeksi khusus nantinya digunakan untuk dasar pencegahan serta pengendalian terhadap risiko kerja.

Peran Supervisor Dalam Inspeksi K3, Tahapan pelaksanaan inspeksi K3

Inspeksi K3 dilaksanakan secara bertahap. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Tahap persiapan

Tahap ini merupakan kunci keberhasilan pemeriksaan karena terkait langsung dengan informasi sebelum melakukan inspeksi. Agar inspeksi K3 dapat berjalan secara efektif dan lancar, maka beberapa poin berikut harus dipersiapkan.

  • Tim inspeksi
  • Jadwal inspeksi
  • Jalur-jalur untuk inspeksi K3
  • Peta inspeksi didasarkan pada denah area kerja
  • Standar, peraturan, maupun prosedur kerja yang telah ditentukan
  • Potensi bahaya terhadap proses kerja, mesin, material, dan peralatan
  • Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan selama inspeksi
  • Data kecelakaan kerja
  • Laporan pemeliharaan
  • Laporan inspeksi sebelumnya
  • Daftar ataupun hal-hal penting apa saja yang akan diinspeksi

2. Tahap Pelaksanaan

Bila semua telah dipersiapkan, Anda dapat melakukan inspeksi K3 melalui langkah berikut ini.

  • Menghubungi bagian penanggung jawab K3, kemudian menginformasikan bahwa akan dilaksanakan inspeksi K3
  • Pastikan mengikuti peta serta jalur inspeksi yang telah direncanakan
  • Mengamati secara sistematis rangkaian proses kerja guna memastikan apakah ada atau tidaknya pelanggaran dari peraturan maupun prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  • Mengamati tindakan pekerja apakah telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau belum
  • Mengumpulkan dan memeriksa data. Apakah sudah sesuai dengan daftar inspeksi yang sudah direncanakan sebelumnya?
  • Melakukan perbaikan secara segera jika sewaktu inspeksi menemukan tindakan ataupun kondisi berbahaya

3. Pencatatan hasil pengamatan

Setelah pelaksanaan, maka buatlah catatan secara ringkas mengenai ketidaksesuaian serta kesesuaian tindakan, peralatan, dan kondisi terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selanjutnya, lakukan identifikasi bahaya.

4. Tahap pelaporan

Setelah semua proses sudah dilakukan, maka selanjutnya membuat laporan secara tertulis. Adapun tipe laporan inspeksi K3 adalah sebagai berikut.

  • Laporan keadaan darurat, yakni mencakup segala kategori bahaya katastropik ataupun kritis, di mana laporan harus dibuat sesegera mungkin sebelum terjadinya kecelakaan kerja, atau sesaat setelah terlaksana inspeksi K3.
  • Laporan berkala, yakni mencakup keadaan bahaya yang tidak masuk ke dalam kategori darurat, di mana laporan dibuat paling lama 24 jam setelah inspeksi.
  • Laporan ringkas, yakni mencakup kesimpulan dari segala item laporan terdahulu.

 

Referensi :

  1. Dasar-Dasar Inspeksi K3. 
  2. Enam Poin Penting Tentang Inspeksi K3 Yang Harus Diketahui Supervisor. 
  3. Inspeksi K3. 

Ini dia tujuan penerapan K3 di Perusahaan

Tujuan penerapan K3 di Perusahaan- Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, telah tercatat setidaknya terdapat 173.105 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2018. BPJS juga menyebutkan, setiap tahunnya terdapat 130 ribu kasus kecelakaan kerja, mulai dari kasus ringan sampai dengan kasus yang berdampak pada kematian.

Lantas apa kaitannya dengan penerapan K3 di perusahaan? Sebelumnya, angka kecelakaan kerja yang relatif tinggi tersebut, tentu diakibatkan oleh banyak hal. Beberapa di antaranya adalah kondisi lingkungan maupun perilaku pekerja yang tidak aman. Selain itu, kondisi juga semakin diperparah akibat keterlambatan informasi terhadap pihak perusahaan yang tidak ditangani dengan cepat.

Dan yang menjadi faktor utama terancamnya keselamatan pekerja di Indonesia ialah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terutama dalam bidang industri. Hal lain yang melatarbelakangi mengapa beberapa perusahaan enggan menerapkan pelatihan atau sertifikasi K3 ini ialah, anggapan bahwa penerapan K3 cenderung mahal, sehingga butuh alokasi dana besar untuk melaksanakannya.

Tujuan penerapan K3 : Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Meski sertifikasi dan pelatihan K3 dianggap mahal oleh beberapa perusahaan, namun perlu diingat bahwa penerapan standar K3 sangat penting untuk menekan risiko kecelakaan pada pekerja. Bahkan, pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur penyelenggaraan K3 dalam peraturan dan perundang-undangan, salah satunya pada UUN No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terkait dengan dasar hukum tersebut, bahkan pemerintah mengatur secara jelas bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai undang-undang, akan terkena pidana, berupa kurungan paling lama 1 tahun, dan denda paling banyak sebesar Rp15.000.000.

Tujuan penerapan K3: Mengapa K3 penting?

Mengapa penyelenggaraan K3 diwajibkan untuk perusahaan? Hal tersebut karena K3 memiliki tujuan untuk melindungi karyawan terhadap segala macam bahaya kerja. Sehingga, jika terpaksa terjadi kecelakaan kerja, maka karyawan bisa memperoleh jaminan berupa tindakan medis hingga sembuh tanpa adanya batasan biaya pengobatan.

Dan bagi karyawan yang cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia, maka akan mendapatkan ganti rugi dan biaya pemakaman, sekaligus beasiswa pendidikan untuk ahli warisnya.

Tujuan Penerapan K3 Untuk Perusahaan

Meski beberapa perusahaan masih setengah-setengah dalam menerapkan K3, terdapat lebih banyak perusahaan yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya K3. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang telah menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012.

Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan SMK3 menjadi kewajiban untuk perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit sebanyak 100 pekerja atau yang memiliki tingkat potensi bahaya yang cukup tinggi.

Meski demikian, bukan berarti bahwa perusahaan yang memiliki pekerja kurang dari 100 atau bahkan tak memiliki potensi bahaya yang tinggi sekalipun, tak membutuhkan adanya penerapan SMK3. Oleh sebab itu, pelatihan dan sertifikasi K3 bagi pekerja sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kondisi berbahaya yang kemungkinan akan terjadi.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penyelenggaraan K3, kami akan memaparkan tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

  1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang terukur, terencana, terstruktur, serta terintegrasi.
  2. Untuk mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul akibat kerja. Hal ini juga melibatkan unsur pekerja, manajemen, dan serikat pekerja.
  3. Untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, serta efisien guna mendorong produktivitas

Dengan pemahaman tiga tujuan penyelenggaraan SMK3 di atas, maka terlihat sangat jelas, jika muara dari tujuan SMK3 ini adalah guna mendorong produktivitas perusahaan. Di mana relevansi tujuannya berkaitan erat dengan efektifnya perlindungan K3 yang dilakukan secara terukur, terencana, terstruktur, serta terorganisasi.

Adanya penerapan K3 diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan serta penyakit yang diakibatkan dari proses bekerja sehingga terwujudnya tempat kerja yang nyaman, aman, dan efisien demi meningkatkan produktivitas perusahaan.

Manfaat  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dengan adanya sertifikasi K3 pada perusahaan, tentu pekerja akan merasa aman dan nyaman. Bahkan, pekerja akan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta menghindari kondisi atau tempat-tempat berbahaya yang telah diperiksa.

Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan K3 tersebut, tentu manfaatnya tak hanya dirasakan oleh pekerja saja, melainkan juga perusahaan. Hal ini terlihat, sebagaimana jika perusahaan menerapkan K3, maka perusahaan dapat meningkatkan dan menjaga proses kerja, sehingga stakeholder bisa meyakini jika prosedur kerja yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan standar keselamatan, sehingga kualitas hasil kerjanya pun akan terjamin.

tujuan penerapan K3 di perusahaan

Dalam hal ini, penerapan K3 tentu dapat menjadi tolak ukur dalam Standard Operating Procedures atau SOP di sebuah perusahaan. Jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, maka perusahaan dapat menganalisis serta mengidentifikasi bagian dari proses mana yang terdapat kesalahan untuk dapat diperbaiki. Bahkan imbasnya, tingkat produktivitas karyawan pun akan meningkat, sebab mereka memperoleh jaminan keamanan oleh perusahaan.

Arti Lambang K3 dan Makna  Lambang atau Simbol K3

Lambang K3 – Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara umum yaitu upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) ditempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan dan proses produksi.

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) saat ini telah menjadi suatu kebutuhan di tempat kerja terbukti adanya semboyan-semboyan yang khas seperti “ Utamakan Keselamatan dan Kesehatan kerja”, “Safety First”, “Safety Is My Life”, “Saya Pilih Selamat” bahkan “Utamakan Sholat, Keselamatan dan Kesehatan Kerja” dan sebagainya selalu terpampang suatu proyek-proyek atau ditempat kerja.

Lambang K3 yang saat ini sudah terkenal karena ada terpasang di setiap proyek-proyek dan tempat-tempat kerja dengan gambar dan warna yang khas. Pernakah kita mengerti atau minimal mengetahui arti atau makna dari lambang K3?

Lambang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) beserta arti dan maknanya terdapat dalam Kepmenaker RI 1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut penjelasan mengenai arti dan makna lambang/logo/simbol K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Logo Lambang K3

  1. Bentuk lambang K3: palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di atas warna dasar putih.
  2. Arti dan Makna simbol/lambang/logo K3 :
    • Palang : bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).
    • Roda Gigi : bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani.
    • Warna Putih : bersih dan suci.
    • Warna Hijau : selamat, sehat dan sejahtera.
    • Sebelas gerigi roda : sebelas bab dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Baca juga:

Hubungan K3 dan P2K3

Susunan Struktur dan Organisasi P2K3

Fungsi P2K3

Arti dan Makna  Lambang atau Simbol K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Arti dan makna menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berbeda, arti menurut kamus besar bahasa indonesia adalah maksud yang terkandung dalam perkataan,atau kalimat. Sedangkan makna, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mempunyai, atau mengandung maksud pembicaraan, atau penulis yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.

Sebelum mengupas arti atau makna lambang atau simbol K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), mari kita kupas arti dari kata “lambang” atau “simbol” secara mendalam dibawah ini:

Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti tanda, lukisan, atau lencana dan sebagainya, yang menyatakan suatu hal, atau mengandung maksud tertentu. Setelah kita mengetahui apa arti atau makna dari kata “lambang” atau “simbol”, mari kita kupas secara mendalam tentang lambang atau simbol K3 (Keselamatan dan kesehatan Kerja), secara terperinci, dan mendalam sebagai berikut dibawah ini:

Lambang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), beserta arti dan maknanya terdapat Kepmenaker RI 1135/MEN/1987 tentang bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Syarat-syarat bendera K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sudah diatur dalam Kepmenaker RI 1135/MEN/1987 diantaranya sebagai berikut :

-Bentuk bendera K3 persegi panjang (900 x 1350 mm).

-Warna bendera K3 berwarna putih.

-Lambang K3 terletak bolak-balik.

-Bentuk palang dilingkari roda bergerigi sebelas dengan warna hijau.

-Letak titik pusat 390 dari pinggir atas.

-Ukuran roda gigi R 1 adalah 300 mm.

  • Ukuran roda gigi R 2 adalah 235 mm.
  • Ukuran roda gigi R 3 adalah 160 mm.
  • Ukuran tebal ujung gigi adalah 55 mm.
  • Ukuran jarak pangkal gigi adalah 85 mm.
  • Ukuran jarak gigi adalah 32,72 derajat.
  • Ukuran Palang hijau adalah 270 x 270 mm, dan tebalnya adalah 90 mm.

-Kalimat “Utamakan Keselamtan dan Kesehatan Kerja”, berwarna hijau, terletak bolak-balik dikedua sisi dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini :

  • Tinggi huruf 45 mm.
  • Tebal huruf 6 mm.
  • Panjang kata “Utamakan” 360 mm.
  • Panjang kata “Keselamatan dan Kesehatan Kerja” 990 mm.
  • Jarak baris atas, dan bawah 72 mm.
  • Jarak garis bawah, dan garis pinggir bawah bendera 75 mm.

Secara umum, pemasangan bendera K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dipasang bersama dengan bendera negara, dan bendera perusahaan. Bendera negara dipasang ditengah dengan tiang yang lebih tinggi. Sementara bendera K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan bendera perusahaan, dipasang lebih rendah dari bendera negara.

Berikut penjelasan mengenai arti dan makna, lambang atau logo K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dibawah ini :

  • Palang berarti atau bermakna bebas dari kecelakaan, dan penyakit akibat kerja.
  • Roda gigi berarti atau bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani , dan rohani.
  • Warna putih berarti atau bermakna suci, dan bersih.
  • Warna hijau berarti atau bermakna selamat, sehat, dan sejahtera.
  • Sebelas gigi roda berarti dan bermakna sebelas bab dalam undang-undang No 1 tahun 1970, tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Setelah kita mengetahui, apa arti dan makna dari lambang, atau simbol dari K3 (keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara terperinci  diatas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, maksud dan tujuan dari lambang, atau simbol K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tersebut bertujuan baik demi keselarasan, antara karyawan, atau buruh dan pengusaha yang memperkerjakan karyawan, atau buruh.

Pemasangan Arti Logo K3 Secara umum

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dapat dipasang pada seragam kerja maupun APD (helm keselamatan) sebagai wujud komitmen sebuah Perusahaan terhadap penerapan K3 di dalam tempat kerja.

Selain itu logo ataupun lambang K3 di baju, juga biasa dipasang pada dokumen-dokumen K3, poster, rambu-rambu, maupun papan nama pada perusahaan. Pemasangan tersebut adalah wujud dari komitmen Perusahaan terhadap K3 di lingkungan tempat kerja. Dengan adanya K3 diharapkan keselamatan serta kesehatan para pekerja tetap menjadi prioritas utama di dalam bekerja.

Lambang K3 ini akan menjadi pengingat bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Sehingga tercipta budaya K3 yang baik di dalam perusahaan/organisasi. Walaupun betapa pentingnya pekerjaan tetap harus mementingkan keselamatan kerja, karena apabila terjadi kondisi tidak aman akan merugikan karyawan itu sendiri, merugikan perusahaan, dan merugikan customer.

Tujuan Utama Penerapan Lambang K3

Lambang K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Bila dijabarkan secara lebih Detail, tujuan utama penerapan lambang K3 sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.

Berikut Adalah Tujuan Utama Penerapan Lambang K3 :

  • Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
  • Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
  • Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
  • Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
  • Agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
  • Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
  • Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Susunan Struktur Organisasi P2K3

Susunan Struktur Organisasi P2K3 –

Dasar hukum pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Disebutkan pada pasal 2 (dua) bahwa tempat kerja dimana pengusaha/pengurus memperkerjakan 100 (seratus) orang atau lebih, atau tempat kerja dimana pengusaha/pengurus memperkerjakan kurang dari 100 (seratus) tenaga kerja namun menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif pengusaha/pengurus wajib membentuk P2K3.

Pada pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa unsur keanggotaan P2K3 terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta sekretaris P2K3 ialah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan.

Pengertian P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

Susunan Struktur Organisasi P2K3

Susunan Struktur Organisasi P2K3 : Peran, Tanggungjawab dan Wewenang P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Tugas P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3 (berdasarkan pasal 4 (empat) Permenaker RI Nomor PER 04/MEN/1987).

Peran Wewenang
Ketua
  1. Memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.
  2. Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3.
  3. Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3 di Perusahaan ke Disnakertrans Kabupaten/Kota setempat melalui Pimpinan Perusahaan.
  4. Mempertanggung-jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.
  5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya program-program K3 di Perusahaan
Sekretaris
  1. Membuat undangan rapat dan notulen.
  2. Mengelola administrasi surat-surat P2K3.
  3. Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
  4. Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi demi suksesnya program-program K3.
  5. Membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instansi lain yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja.
Anggota
  1. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing.
  2. Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Susunan Struktur Organisasi P2K3 dari segi jumlah antara lain sebagai berikut :

  1. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.
  2. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.
  3. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang dengan tingkat resiko bahaya sangat besar, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan nomor 2 (dua) di atas.
  4. Kelompok Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang untuk anggota kelompok, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan nomor 2 (dua) di atas dimana masing-masing anggota mewakili Perusahaannya.

Langkah-langkah pembentukan P2K3 di Perusahaan ialah pertama-tama Perusahaan wajib menyatakan Kebijakan K3 dan dituangkan secara tertulis. Kemudian Pimpinan Perusahaan menginventarisasi daftar anggota P2K3 serta memberikan pengarahan singkat terhadap daftar anggota mengenai Kebijakan K3 Perusahaan.

Setelah itu Perusahaan mengonsultasikan mengenai pembentukan P2K3 kepada Disnakertrans setempat untuk dikaji dan disahkan melalui surat keputusan pengesahan P2K3. Kepala Disnakertrans setempat melaksanakan pelantikan anggota P2K3 secara resmi. Selanjutnya Perusahaan melaporkan mengenai pelaksanaan program-program P2K3 ke Disnakertrans setempat secara rutin.

Pengajuan Penetapan P2K3

Di artikel sebelumnya, kita telah membahas fungsi dan pengertian P2K3. Kali ini kita akan membahas tentang Tata Cara Pengajuan Penetapan P2K3. Untuk pengusaha atau pengurus yang berkeinginan mengajukan penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke Dinas Tenaga Kerja setempat, harus melengkapi persyaratan dibawah ini :

  1. Membuat Surat Permohonan Pengesahan P2K3, contoh klik disini
  2. Melampirkan Struktur P2K3, contoh klik disini
  3. Fotokopi Sertifikat Ahli K3 Sekretaris P2K
  4. Melampirkan Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan
  5. Fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan terakhir perusahaan, contoh klik disini

Setelah itu, pengusaha atau pengurus membawa persyaratan tersebut diatas ke Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Setelah di proses, pengusaha atau pengurus akan mendapatkan SK Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Dinas Tenaga Kerja setempat.

Laporan P2K3 Triwulan

Setelah pengusaha atau pengurus mendapatkan SK pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerjadari Dinas Tenaga Kerja setempat, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui sekretaris P2K3 wajib melaporkan kegiatan P2K3. Laporan bersifat triwulan dan dilaporkan langsung ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan lupa untuk meminta tanda terima laporan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja sebagai bukti pengusaha atau pengurus telah melaporkan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Contoh laporan P2K3 klik disini.

Sekian artikel tentang P2K3 ini, semoga bermanfaat!

Referensi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

Fungsi P2K3

Fungsi P2K3

Berikut ini yang termasuk kedalam fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan :

  1. Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
  2. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai :
    • Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulanginya.
    • Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
    • Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
    • Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
  3. Membantu Pengusaha/Pengurus dalam :
    • Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
    • Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
    • Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    • Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
    • Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
    • Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan
    • Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
    • Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
    • Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
    • Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
  4. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja.

Pengertian P2K3

Sebagai perusahaan yang telah memiliki komitmen terhadap pematuhan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sudah sepatutnya membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Pengertian P2K3

Dalam peraturan tersebut, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus memiliki struktur organisasi dan diisi oleh perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja.

Kriteria Perusahaan Wajib Membentuk P2K3

Terdapat dua kriteria tempat kerja dimana perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu :

  • Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih;
  • Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.

Bilamana perusahaan memiliki tempat kerja dengan salah satu kriteria tersebut diatas, maka pengusaha atau pengurus wajib untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keanggotaan P2K3

Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat dan penetapannya berdasarkan usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan.

Jadi, untuk mendapatkan penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Menteri atau Pejabat, pengusaha atau pengurus wajib mengurus penetapannya ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Namun, sebelum mengajukan, tentu pengusaha atau pengurus harus telah membuat struktur P2K3 terlebih dahulu dan telah memiliki sekretaris yang merupakan ahli Keselamatan Kerja (dibuktikan dengan sertifikat keahlian).